google-site-verification: google81f2ee356101f507.html Ngaji Gus Baha: LOKAL
Open top menu
Tampilkan postingan dengan label LOKAL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label LOKAL. Tampilkan semua postingan
Jumat, 01 Maret 2019
Tim Advokasi Difabel Surakarta: Nothing About Us Without Us



Tim Advokasi Difabel (TAD) Kota Surakarta meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melibatkan difabel dalam proses pembuatan berbagai kebijakan. Sebab, tanggung jawab untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi difabel demi kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi bukan hanya di tangan Dinas Sosial. 

"Istilahnya, nothing about us without us. Impossible kalau membuat kebijakan tentang difabel tanpa melibatkan difabel itu sendiri," kata Koordinator Bidang Pengembangan SDM Tim Advokasi Difabel (TAD) Kota Surakarta, Ahmad Halim Yulianto, dalam lokakarya bertema Kebijakan yang Responsif Dalam Pemenuhan Kebutuhan Difabel di Hotel Sarila, Kota Surakarta, pada Rabu, 20 Februari 2019.

Dalam lokakarya yang dihadiri perwakilan dari sejumlah OPD di Pemerintah Kota Surakarta itu, Yulianto mengatakan difabel memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Menurut dia, difabel tidak hanya menuntut hak, tapi juga ingin menunaikan kewajiban asalkan aksesibilitasnya mudah dijangkau. "Pemerintah harus hadir dalam pemenuhan kebutuhan difabel di segala sektor pembangunan. Ini bukan permasalahan Dinsos saja, tapi semua OPD," kata difabel netra sejak lulus SMA itu.

Beberapa tahun lalu, Yulianto mengatakan, difabel daksa yang menggunakan kursi roda terpaksa merangkak di anak tangga kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta demi memenuhi kewajiban melaporkan berbagai peristiwa kependudukan. "Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Kantor pelayanannya dipindah di bawah," kata ayah dua anak itu.

Yulianto menambahkan, kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surakarta juga sudah terbilang ramah bagi difabel. Kantor PMI telah menyediakan ramp atau tanjakan untuk kursi roda maupun jalur khusus bagi difabel netra. "Untuk mendonorkan darah, saya musti naik tangga. Bagi difabel netra tidak masalah, tapi buat difabel daksa itu sulit. Semoga ke depannya bisa disediakan lift," kata Yulianto.

Yulianto juga menyoroti Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Surakarta ihwal minimnya formasi CPNS bagi difabel. "Lowongan CPNS di Kota Surakarta hanya untuk difabel tertentu seperti daksa. Formasi CPNS untuk difabel netra belum ada. Kalau di DKI Jakarta sudah lengkap untuk berbagai difabel," kata Yulianto. Istri Yulianto yang juga difabel netra, Agatha Febriani, tahun lalu lolos tes CPNS untuk formasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

TAD Kota Surakarta dibentuk sejak 2010 dengan sekretariat di Dinas Sosial Kota Surakarta. Wakil Ketua Pelaksana Harian TAD Kota Surakarta, Sri Sudarti, mengatakan TAD bertujuan menggugah kesadaran seluruh OPD ihwal kebijakan yang memihak difabel. "Sudah ada beberapa OPD, instansi, lembaga, yang sudah rutin bekerjasama dengan TAD dalam upaya pemenuhan hak-hak difabel," kata Sudarti yang akrab disapa Darti, difabel daksa yang berjalan menggunakan dua tongkat kruk.

Dalam sesi diskusi, beberapa perwakilan dari OPD hingga instansi vertikal memaparkan kemajuan yang telah dicapai guna memenuhi hak difabel. Salah satunya dari Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Surakarta. "Di kelas kejuruan bordir, banyak permintaan dari rekan-rekan difabel. Semuanya gratis, dibiayai negara. Tahun ini kami punya tambahan kelas bisnis manajemen dan teknologi informasi (IT)," kata perwakilan dari BBLKI, Fransiska.

Namun, ada pula OPD yang mengaku masih mencari format yang tepat dalam membuat kebijakan atau program yang berkaitan dengan difabel. "Kami sudah berusaha memenuhi hak-hak anak difabel, seperti ruang bermain ramah anak dan lain-lain. Benar ada anggaran, tapi kami masih meraba-raba. Ternyata di TAD ada program yang menarik seperti Forum Buah Hati Berseri (advokasi bagi para orang tua dari anak difabel). Kami mohon dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak difabel," kata perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta, Indriyani.
Read more
Kamis, 28 Februari 2019
Lapse, Cara Melati Suryodarmo Merespon Chaotic


Tiga penari muda, dua laki-laki dan satu perempuan, menggerakkan tubuh dengan amat pelan di ruang latihan Studio Plesungan. Dalam formasi yang semula melingkar, mereka berjalan mengendap-endap, kepala mendongak, mata nyalang, dan sesekali menepukkan tangan layaknya orang sedang memburu nyamuk atau lalat.
Dengan aba-aba dari sang koreografer, Melati Suryodarmo, mereka kemudian bergerak tak beraturan dengan tempo cepat: berlari, melompat, meliuk, dan berguling. Seperti tidak ada jalan cerita yang jelas dalam proses latihan karya performance art berjudul Lapse itu.
Lapse adalah salah satu karya terbaru Melati, seniman performance art yang karya-karyanya telah ditampilkan di berbagai belahan dunia. Lapse akan ditampilkan perdana di Asia In Dance di Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT), Kota Surakarta, pada Jumat - Ahad, 1 - 3 Maret.
“Lapse itu semacam kesalahan kecil, sesuatu yang ganjil dan tidak terduga di selang kehidupan normal. Dalam beberapa hal kita sering menemukan kok ada yang keliru, terasa mengganjal.  Dalam karya yang sebenarnya masih work on progress ini, saya mencari keganjilan-keganjilan itu,” kata Melati Suryodarmo seusai latihan di Studio Plesungan, studio yang dia dirikan sejak 2012 di Desa Plesungan RT 3 RW 2, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.
*
Lapse lahir dari hasil pengamatan Melati terhadap kondisi kehidupan bangsa Indonesia. “Lapse itu semacam kesalahan yang karena sudah terbiasa kemudian dianggap normal. Di masyarakat kita banyak hal yang salah tapi jadi seperti benar,” kata seniman yang sudah 20 tahun menetap di Jerman itu.
Menurut Melati, lapse sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, mulai dari hal kecil seperti cara menyeberang di jalan raya sampai cara kampanye politik yang ngawur. “Lihat saja, akhir-akhir ini hoax jadi hal yang lumrah. Lapse ini sumber dari chaotic, ketidakberaturan. Dan, chaotic secara alamiah memiliki sistem sendiri yang baru. Masyarakat musti punya keahlian untuk bertahan di kehidupan yang chaos. Jadinya kembali lagi pada lapse,” kata Melati sambil tertawa.
Dalam merespon lapse dan chaotic tersebut, Melati tidak menyuguhkan koreografi yang runtut seperti karya tari pada umumnya. “Justru sebaliknya, koreografi lapse ini tidak logis. Adegannya patah-patah, tidak nyambung. Seniman tari pasti paham kenapa saya buat seperti itu,” kata Melati.
*
Selain Lapse, ada sejumlah karya performace art dari beberapa koreografer dan penari lain dari Jepang, India, Taiwan, Malaysia, dan beberapa kota di Indonesia yang akan ditampilkan di Asia In Dance di Teater Arena TBJT, Kota Surakarta. Sebagai pertunjukan bertaraf internasional, Asia In Dance yang digelar selama tiga malam tiap pukul 19.00 - 21.30 itu gratis.
Asia In Dance bisa dibilang sebagai ruang yang disediakan oleh suatu gerakan yang berupaya membangun jaringan trans-nasional antarseniman independen di Asia. Gerakan untuk menumbuhkan pemahaman serta toleransi antarseniman dari berbagai latar budaya itu pertama kali diinisiasi oleh dua praktisi sekaligus akademisi performance art perempuan, Prof. Yao Shu Fen dan Dr. Mikuni Yanaihara.
Prof. Yao Shu Fen adalah koreografer dari Taiwan sekaligus pengajar di National Taiwan University of Arts, Taipei. Adapun Dr. Mikuni Yanaihara adalah koreografer dari Jepang yang juga mengajar di Faculty of Performing Arts, Kinday University, Osaka.
“Di Kota Solo ini Asia In Dance yang ketujuh. Yang pertama, awalnya mereka (Yao Shu Fen dan Mikuni) saling bertukar koreografer muda dan penari, bikin karya, lalu dipentaskan di kedua negara. Setelah itu mereka bertemu dengan Jyh Shyong Wong, Mfa. (koreografer dari Malaysia dan pengajar di Dance Department of Cultural Centre, University of Malaya, Kuala Lumpur), kemudian saya (koreografer Indonesia, Direktur Studio Plesungan),” kata Melati.
Misi Asia In Dance itu juga diwujudkan dalam wadah Dance Laboratory Project (D_LAP), sebuah proyek penelitian dan pengembangan yang mengeksplorasi pemahaman antar budaya, persepsi filosofis, pendekatan teknis dan metodis dalam koreografi, tari, dan seni pertunjukan melalui diskusi kritis dan pertukaran praktik.
Lapse yang akan ditampilkan di Asia In Dance merupakan hasil dari kolaborasi silang antar empat koreografer fasilitator tersebut. “Lapse ini pakai lima penari. Tiga penari dari Indonesia dan dua penarinya Yao Shu Fen (Taiwan). Musiknya dari komposer Jepang,” kata Melati.
Read more
Selasa, 15 Januari 2019
no image

Di balik riuh dan sibuknya Pasar Gede Hardjonegoro Kota Surakarta, di tengah himpitan toko-toko yang memanjang di tepi selatan Jalan RE Martadinata, menyembul sebuah bangunan klasik berarsitektur Tionghoa yang didominasi warna merah menyala. Klenteng Tien Kok Sie namanya.

Dari luar, klenteng yang juga dikenal dengan nama Vihara Avalokitesvara itu tidak jauh berbeda dengan tempat ibadah Tridharma (Taoisme, Khonghucu, Buddha) pada umumnya. Namun, begitu menapakkan kaki ke dalamnya, klenteng itu tak ubahnya lorong waktu yang siap mengantar siapa saja untuk kembali mengenang masa awal berdirinya Kota Surakarta.

Menurut Humas Klenteng Tien Kok Sie, Chandra Halim, klenteng yang bertuan rumah Kwan She Im Poo Sat ini usianya tidak terpaut jauh dengan Keraton Surakarta Hadiningrat yang dibangun pada 1744 - 1745. Sayangnya, hingga kini belum ditemukan prasasti ataupun dokumen resmi yang mencatat secara pasti sejak kapan klenteng Tien Kok Sie ini berdiri.

“Sejarawan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta maupun peneliti dari Jepang yang bertandang ke sini beberapa waktu lalu juga kesulitan mencari kepastian tanggal lahir klenteng ini,” kata Halim saat saya bertandang ke Klenteng Tien Kok Sie pada Senin, 17 Oktober 2016.

Namun, dari artikel yang pernah dia baca, alumnus Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Shanata Dharma Yogyakarta itu meyakini pada 1780 Klenteng Tien Kok Sie sudah eksis sebagai tempat peribadatan sekaligus tempat interaksi sosial masyarakat Tionghoa.

*

Keberadaan Klenteng Tien Kok Sie tidak dapat dipisahkan dari peristiwa sejarah yang dikenal dengan sebutan Geger Pecinan, pertempuran antara etnis Tionghoa melawan kongsi dagang Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie / VOC) di Batavia (sekarang Jakarta) pada 1740. Geger Pecinan atau juga disebut Tragedi Angke itu dipicu oleh politik pengurangan etnis Tionghoa oleh VOC.

Karena terdesak dalam peperangan melawan VOC, masyarakat Tionghoa di Batavia memutuskan berpindah ke Jawa Tengah, bergabung dengan komunitasnya di wilayah Kasunanan Kartasura. “Komunitas masyarakat Tionghoa di Kartasura itu awalnya dari Simongan (Semarang), Tuban, dan sejumlah daerah lain dari Jawa Timur,” kata Halim.

Oleh raja Kasunanan Kartasura, Pakubuwono (PB) II, komunitas Tionghoa dimanfaatkan sebagai tambahan kekuatan untuk melawan VOC. Tapi setelah melihat kekuatan VOC jauh lebih besar, dukungan Pakubuwono II pun berbalik arah.

Menyitir tulisan Peter Carey dalam buku Geger Pecinan, Halim mengatakan, sikap PB II tersebut memicu kemarahan para pejuang anti VOC, baik dari masyarakat Tionghoa maupun pribumi. Geger Pecinan kedua pun tak terelakkan hingga berujung pada hancurnya Keraton Kartasura.

“Setelah PB II membangun keraton baru dengan nama Surakarta di Desa Sala, masyarakat Tionghoa juga meninggalkan Kartasura dan mulai bermukim di utara Pasar Gede,” kata Halim. Klenteng Tien Kok Sie yang semula berada di dekat keraton Kartasura juga turut dibongkar dan dibangun kembali tepat di utara Sungai Pepe, Pasar Gede.

Halim mengaku pernah melakukan penelusuran di Kartasura untuk melacak jejak klenteng yang menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat Tionghoa melawan VOC itu. “Tapi sudah tidak ada bekas atau peninggalan sama sekali,” kata Halim.
Sejak dibangun di utara Sungai Pepe, Halim mengklaim belum pernah terjadi pemugaran dalam skala besar terhadap Klenteng Tien Kok Sie.

“Sejak pertama dibangun sampai sekarang tidak pernah ada peristiwa yang menyakitkan pada klenteng ini, baik pada masa Gestok (Gerakan Satu Oktober 1965) hingga kerusuhan 1998. Klenteng ini aman-aman saja,” kata Halim.

Halim meyakini hampir semua struktur bangunan Klenteng Tien Kok Sie masih asli: mulai dari dua arca singa penolak bala (Ciok Say) yang berjaga di luar gerbang, lukisan dewa penjaga pintu di dua arca naga yang mengapit bola mustika di puncak atap depannya, hingga pilar-pilar kayu jati yang menyangga kuda-kuda berhiaskan ukiran naga.

“Paling hanya catnya saja yang diperbarui,” kata Halim. Agar mendekati warna asli, cat merah hati yang melapisi pilar-pilar kayu dan sejumlah ornamen di klenteng ini khusus didatangkan dari Tiongkok. Pada 1997, Kepala Daerah Tingkat II Surakarta menetapkan Klenteng Tien Kok Sie sebagai cagar budaya.

Namun, Halim juga tidak memungkiri adanya benda peninggalan sejarah di dalam klenteng yang telah raib. Salah satunya lonceng atau genta kuno yang dulu digantung di ruang depan sisi barat. Kini, lonceng tersebut digantikan dengan yang baru dan dipasang di tempat yang sama.
*
Tidak hanya merekam sejarah perpindahan keraton Surakarta dari Kartasura, Klenteng Tien Kok Sie juga menyimpan kisah kejayaan Bengawan Solo yang menjadi jalur perdagangan utama di Pulau Jawa pada kurun abad 18 - 19.

Keberadaan altar Thian Siang Sing Bo atau dewi laut adalah petunjuknya. Selain patung Kwan She Im Poo Sat, Halim berujar, Thian Siang Sing Bo adalah patung “wajib” yang dibawa imigran dari Tiongkok saat berlayar mengarungi lautan.

“Meski jauh dari laut, masyarakat Tionghoa di Surakarta pada zaman dulu juga berdoa kepada Thian Siang Sing Bo demi keselamatan selama berlayar di Bengawan Solo,” ujar Halim. Pada abad 18 - 19, Halim mengatakan, Sungai Pepe yang tepat di belakang Klenteng Tien Kok Sie adalah gerbang utama menuju Bengawan Solo yang menjadi jalur utama penghubung Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain dari sisi sejarah, masih ada satu hal menarik lagi di Klenteng Tien Kok Sie. “Tien Kok Sie ini satu-satunya klenteng di Solo Raya yang bercorak Buddhis dari mazhab Zen,” kata Halim. Corak Budhis mazhab Zen itu bisa dikenali dari keberadaan patung Kwan She Im Poo Sat yang letaknya berjajar dengan San Po Fo di belakangnya dan Wei Tuo Poo Sat (pelindung dharma) di depannya.

Petunjuk lain dari corak Buddhis mazhab Zen itu adalah keberadaan sebuah papan kayu bertuliskan huruf-huruf mandarin warna emas di altar Fu Lu Sho, di ujung timur ruang belakang klenteng.  “Papan itu menuliskan nama-nama para leluhur aliran Zen yang pernah menghadiri suatu perayaan di klenteng ini. Papan kayu itu sempat membuat peneliti dari Jepang berdecak kagum,” kata Halim.

Meski bercorak Buddhis Zen, klenteng Tien Kok Sie terbuka bagi seluruh umat Tridharma maupun masyarakat umum yang tertarik mempelajari sejarah dan budaya Tionghoa. “Di sini juga ada sembahyang umat Buddha tiap hari upostaha atau ceit (bulan mati/tilem) dan capgo (bulan purnama). Bacaannya seperti sembahyang biasa,” kata Halim.

Read more
Rabu, 09 Januari 2019
Geliat Umbul Pluneng Di Tangan BUMDes Tirta Sejahtera

Umbul Tirto Mulyani, Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum, Kab. Klaten

Saat dikelola pihak ketiga, 2017, Umbul Pluneng hanya menyetor pendapatan ke Desa Pluneng Rp 102 juta. Di tangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Sejahtera, 2018, umbul berumur ratusan tahun itu mampu menyumbang Rp 344,9 juta ke desa dan menghidupi 24 karyawan tetap dengan gaji hampir setara Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Sistem manajemen yang baik adalah kuncinya,” kata Direktur Utama BUMDes Tirta Sejahtera Agus Hariyanto saat ditemui di kantornya di Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, pada Kamis, 27 Desember 2018.

Sudah lama Pluneng dikenal sebagai desa wisata karena memiliki dua sumber air alami yang luar biasa, yaitu Umbul Pluneng (Tirto Mulyono) dan Umbul Tirto Mulyani. Namun, BUMDes Tirta Sejahtera baru didirikan pada 2015. Meski terbilang terlambat jika dibandingkan dengan sejumlah BUMDes lain di Klaten, BUMDes Tirta Sejahtera memilih tidak tergesa dalam merintis berbagai unit usaha.

“Prioritas kami mengembalikan Umbul Pluneng dan Tirto Mulyani dulu agar menjadi aset desa yang bermanfaat bagi banyak warga,” kata Agus. Sebab, kedua umbul yang tak pernah sepi dari pengunjung itu awalnya dikelola pihak ketiga dengan sistem lelang selama hampir 20 tahun.

Proses pengalihan pengelolaan dua tempat pemandian alami itu berlangsung cukup lama dan baru mencapai kesepakatan pada medio 2017. Sejak itu, BUMDes Tirta Sejahtera segera merumuskan sistem manajemen yang profesional dan mulai aktif bekerja pada 1 Januari 2018.

Manajerial Yang Baik

“Manajemen yang baik itu ibarat pondasi. Kalau manajerialnya tidak baik, meski omzetnya tinggi, tidak banyak warga yang turut merasakan dampak positifnya,” kata Agus. Manajemen yang baik dimulai sejak proses perekrutan karyawan yang berpedoman pada kompetensi tanpa mengabaikan keterwakilan serta penghargaan terhadap warga yang berperan aktif.

Perekrutan karyawan itu melalui tahapan yang terencana, dari analisa pekerjaan, publikasi, hingga seleksi administrasi dan kompetensi. Hasilnya, pada Oktober 2018, jumlah personel BUMDes Tirta Sejahtera telah mencapai 51 orang yang terdiri dari 24 karyawan tetap, 14 karyawan kemitraan, 5 THL (tenaga harian lepas), 5 pengurus, dan 3 pengawas.

Gaji karyawan tetap rata-rata Rp 1,5 juta atau 95% dari UMK Klaten karena jam kerjanya di bawah standar, yaitu 6,5 jam per hari. Sedangkan upah THL berkisar Rp 50.000 - Rp 75.000 per hari, tergantung jumlah jam kerja dan kemampuannya yang dibutuhkan.

Pada Desember 2017, sebelum mengelola Umbul Pluneng, BUMDes Tirta Sejahtera telah membuat program keuangan yang mempermudah transaksi dan menyediakan informasi keuangan yang cepat, transparan, dan akuntabel. “Jadi lebih mudah dalam pengambilan keputusan,” kata Agus.

Demi mekanisme kerja yang teratur dan efektif, BUMDes Tirta Sejahtera juga memiliki agenda rutin dengan intensitas, peserta, dan tujuan yang berbeda-beda, seperti rapat pengurus harian, rapat koordinasi, rapat sharing personel, rapat konsultasi, hingga rapat penyampaian pertanggungjawaban.

Meski Umbul Pluneng sudah tersohor di Klaten dan sekitarnya, BUMDes Tirta Sejahtera tetap menempuh strategi promosi konvensional maupun digital (aktif di media sosial dan membuat website). BUMDes Tirta Sejahtera juga menerapkan strategi pemasaran bersifat sosial dengan menyelenggarakan kegiatan tahunan Syukuran Banyu dan prosesi pelantikan perangkat di Umbul Pluneng.

Dalam mengelola unit-unit usahanya, khususnya di bidang pariwisata, BUMDes Tirta Sejahtera telah menetapkan standar operasional dan prosedur (SOP). Selain demi meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengunjung, SOP juga dapat meminimalisir potensi kebocoran pendapatan.

Pengembangan Kawasan

Sejak pemerintah menggenjot pendirian BUMDes, sejumlah obyek wisata air di Klaten mulai menggeliat. Klaten kini dikenal sebagai surganya para pecinta wisata air, khususnya pemandian alami. Di tengah ketatnya persaingan dalam menggaet wisatawan, inovatif menjadi suatu keniscayaan.

Setelah terbilang sukses dalam mengelola Umbul Pluneng dan Tirto Mulyani, BUMDes Tirta Sejahtera berencana mengembangkan kawasan wisatanya. “Kami akan menambah wahana untuk anak di selatan Umbul Pluneng,” kata Agus. Wahana tambahan yang menempati lahan seluas 3,5 hektare itu akan dibangun pada Maret - Oktober 2019 dengan anggaran sekitar Rp 5,5 miliar.

Wahana baru itu berupa kolam arus atau sungai buatan yang berkelak-kelok dan dangkal, sehingga anak-anak dapat menyusurinya dengan pelampung. Meski berupa kolam buatan, air di wahana tersebut dijamin tetap jernih dan sejuk karena juga bersumber dari mata air alami.

Dengan tambahan wahana baru untuk anak, kolam utama di Umbul Pluneng dapat dimaksimalkan untuk renang bagi pengunjung dewasa. Kolam dengan luas 50 x 12 meter dan berkedalaman 2,5 meter itu selama ini menjadi tempat latihan favorit bagi sejumlah klub renang profesional dari Klaten.

“Klub renang atlet-atlet profesional itu berlatih tiap sore,” kata Lulus Susanto, karyawan BUMDes Tirta Sejahtera yang bertugas di Umbul Pluneng. Harga tiket masuk Umbul Pluneng hanya Rp 5.000 per orang. Bagi pelanggan yang rutin berenang di Umbul Pluneng, tersedia paket hemat seharga Rp 80.000 untuk 21 lembar tiket.

Berbeda dengan Umbul Pluneng, Umbul Tirto Mulyani lebih dikenal sebagai kolam yang mujarab untuk terapi penyembuhan berbagai penyakit. Cukup membayar tiket seharga Rp 2.000, pengunjung bisa mendapatkan fasilitas gratis berupa pendampingan dari seorang terapis.

“Bahkan ada dokter dari Kabupaten Sukoharjo yang rutin terapi di sini, tiga kali dalam sepekan, demi kesehatan syaraf matanya,” kata Untung Poniran, karyawan BUMDes Tirta Sejahtera yang sudah bertahun-tahun menjadi terapis sekaligus pelatih renang di Umbul Tirto Mulyani.

Tak Cuma Kejar Setoran

Selain menggarap Umbul Pluneng dan Tirto Mulyani, BUMDes Tirta Sejahtera juga mengelola unit usaha perikanan dan pemancingan, kerajinan dekorasi rumah, dan agen BNI 46. Di tahun perdana kerjanya, 2018, total omzet BUMDes Tirta Sejahtera mencapai Rp 1,15 miliar.

“Laba bersihnya (setelah dikurangi gaji karyawan dan biaya operasional) sekitar Rp 490 juta. 70 persen dari laba bersih itu masuk PADes (Pendapatan Asli Desa),” kata Agus.

Menurut Kepala Desa Pluneng, Wahyudi, keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari seberapa besar setoran pendapatannya ke desa. “Tapi juga dinilai dari seberapa bener usaha yang dijalankannya, seberapa pener (tepat) tanggung jawabnya, dan seberapa migunani (bermanfaat) bagi warga, alam, dan kehidupan di sekitarnya,” kata Wahyudi saat ditemui di kantornya.

Read more
Langganan: Postingan (Atom)

Recent